廖否室
2019-05-22 01:54:21
2016年7月29日下午5点20分发布
2016年7月29日下午5:23更新

Mobil ambulans yang membawa jenazah terpidana mati,meninggalkan dermaga penyeberangan Wijayapura,Cilacap,Jateng,pada 29 Juli 2016. Foto oleh Idhad Zakaria / Antara

Mobil ambulans yang membawa jenazah terpidana mati,meninggalkan dermaga penyeberangan Wijayapura,Cilacap,Jateng,pada 29 Juli 2016. Foto oleh Idhad Zakaria / Antara


雅加达,印度尼西亚 - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah印度尼西亚menerima masukan dari berbagai pihak sebelum memutuskan untuk menunda eksekusi terhadap 10 terpidana mati,pada Jumat,29 Juli。

“Pertama tentunya,berbagai masukan yang diberikan baik itu Pak Habibie,Komnas Perempuan,dan berbagai masukan jadi catatan pertimbangan oleh pemerintah,”kata Pramono kepada wartawan。

Sebelumnya,mantan主持BJ Habibie menyurati Presiden Joko“Jokowi”Widodo terkait status hukum salah satu terpidana mati asal Pakistan,Zulfiqar Ali。

Salah satu alasan Habibie meminta agar pelaksanaan hukuman mati ditinjau kembali karena adanya proses peradilan yang tak sesuai。

“Dalam laporan para advokat dan lembaga swadaya masyarakat yang telah mempelajari hukuman mati,warga negara Pakistan Zulfiqar Ali ternyata tidak bersalah,”tulis Habibie dalam suratnya。

Di lain kesempatan,Komnas Perempuan menyatakan persidangan terhadap terpidana mati lainnya,Merry Utami,tidak adil。 Menurut temuan Komnas Perempuan,Merry merupakan korban sindikat perdagangan orang。

Saat ini Merri dan pengacaranya menunggu grasi dari主持会议。

(BACA: )

Uni Eropa,misalnya,meminta印度尼西亚menghapus praktek hukuman mati atau setidaknya menerapkan moratorium terhadap praktek tersebut。 Sedangkan大赦国际menyebutkan eksekusi mati akan menempatkan Jokowi pada posisi yang salah dalam sejarah。

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon。 Ban mengatakan,berdasarkan hukum internasional,hukuman mati hanya bisa digunakan untuk kejahatan yang sangat serius。 “Kejahatan narkoba secara umum tidak termasuk katagori ini,”ujar Ban。

“Berbagai usulan yang timbul tentunya akan dipertimbangkan oleh pemerintah,karena melaksanakan hal yang seperti ini bukan hal yang menggembirakan,”kata Pramono。

Namun Pramono menegaskan,bagaimanapun juga,eksekusi mati diatur oleh undang-undang。 Aksi ini harus dilakukan karena narkoba bisa merusak generasi bangsa。

“Karena dalam melaksanakan yang seperti ini ini adalah bukan hal yang menggembirakan harus melakukan itu,”kata Pramono。

Namun demikian,Pramono mengatakan keputusan Jaksa Agung untuk tetap mengeksekusi 4 orang terpidana mati adalah benar。

Regu tembak telah mengeksekusi seorang bandar narkoba asal Indonesia,Freddy Budiman,dan 3 warga negara asing。 Ketiganya adalah Seck Osmane(塞内加尔),Michael Titus(尼日利亚),Dan Humphrey Jefferson(尼日利亚)。

(BACA: )

“Dan kemudian kenapa misalnya Freddy Budiman yang salah satu yang itu juga karena alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,”ujarnya。

Freddy diketahui bersalah karena masih tetap mengendalikan peredaran narkoba meski ia sudah berada di balik jeruji besi。

“Sehingga dengan demikian,semua yang sudah inkracht,yang sudah berkekuatan hukum tetap,kemudian juga dilihat tidak ada upaya apa,katakanlah dalam tanda kutip untuk ada perbaikan,maka kewenangan itu dilakukan diambil Jaksa agung dan jajarannya,”kata Pramono。 -Rappler.com

Baca laporan Rappler tentang eksekusi mati tahap tiga: