潘课蒇
2019-05-22 06:13:01
2016年7月20日下午4:55发布
2016年7月20日下午5:00更新

TUNTUTAN JAKSA。 Uli Parulian Sihombing(sebelah kanan)tengah membacakan tuntutan Jaksa dalam sidang IPT yang digelar di Belanda。 Foto oleh Rika Theo / Rappler

TUNTUTAN JAKSA。 Uli Parulian Sihombing(sebelah kanan)tengah membacakan tuntutan Jaksa dalam sidang IPT yang digelar di Belanda。 Foto oleh Rika Theo / Rappler

雅加达,印度尼西亚 - Pengadilan Rakyat Internasional(IPT)1965年mengeluarkan keputusan最终terhadap dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM)yang terjadi pada kurun waktu 1965-1966。 Hasilnya,IPT menyebut Indonesia harus bertanggung jawab terhadap 10 tindak kejahatan HAM berat。

“Tindakan pembunuhan massal dan semua tindak pidana yang tak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya,menunjukkan Indonesia gagal mencegah atau menindak pelakunya。 Hal tersebut terjadi di bawah tanggung jawab Indonesia,“ujar Ketua Hakim IPT 1965 Zak Yacoob dalam salinan putusan yang dikeluarkan pada Rabu,20 Juli。

10 tindak kejahatan HAM berat yang dimaksud Yacoob yakni pembunuhan massal,pemusnahan,pemenjaraan,perbudakan,penyiksaan,penghilangan paksa,kekerasan seksual,pengasingan,propagance palsu,keterlibatan negara lain dan genosida。 Semua tindak kejahatan itu,katanya dilakukan kepada warga印度尼西亚secara sistematis,diam-diam dan meluas。

Dikatakan sistematis karena semua tindakan itu,kata Yacoob merupakan bagian integral dan meluas terhadap PKI,organisasi yang ada di bawahnya,pendukung dan keluarga mereka。

Saksikan pembacaan keputusan yang disiarkan langsung di kantor Lembaga Bantuan Hukum(LBH)雅加达:

“Bahkan,tindak pembunuhan massal juga terjadi kepada mereka yang bersimpati terhadap tujuan PKI dan secara lebih luas terhadap orang yang tak berkaitan dengan partai tersebut,”katanya lagi。

Melibatkan Suharto

Di dalam laporan tersebut,IPT juga menjelaskan secara detail bagaimana peran keterlibatan Jenderal Suharto saat peristiwa pembantaian 1965 dan setelah itu。 Ketika Jenderal Suharto mengambil kontrol atas ibu kota pada 2 Oktober 1965,menurut laporan itu,dia langsung membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban(Kopkamtib)pada 10 Oktober。

Suharto semakin berkuasa ketika ditunjuk sebagai Kepala Komandan dari Kopkamtib pada tanggal 11月1日。 Dia dan kroninya dituding menunjuk PKI sebagai dalang dari民政党9月30日(G30S)。

“Sebuah kampanye宣传军队dibuat dengan menyebarluaskan foto-foto pada jenderal yang mati dan menyebut PKI yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut,”kata Yacoob。

Bahkan,para perempuan yang tergabung dengan民政党Wanita印度尼西亚(Gerwani)dituding ikut menyiksa dan mencungkil mata atau memutilasi alat kelamin sebelum mereka meninggal。

Dari sana memicu tindak kekerasan dan demonstrasi terhadap orang-orang yang diduga komunis。 Peristiwa yang dilakukan oleh tentara dan kelompok pemuda terjadi di beberapa provinsi yakni Aceh,Jawa Tengah dan Jawa Timur。 Lalu,kejadian serupa menyebar luas ke seluruh印度尼西亚。

印度尼西亚harus minta maaf

Di bagian akhir keputusan,Yacoob membacakan desakan hakim IPT 1965 terhadap Pemerintah Indonesia。 Ada tiga rekomendasi yang disampaikan yakni:

1. meminta maaf kepada semua korban,penyintas dan keluarga untuk peran negara dalam semua tindak kejahatan kemanusiaan yang terkait dengan peristiwa 1965 dan sesudahnya di Indonesia

2. melakukan penyidikan dan mengadili semua pelanggaran terhadap kemanusiaan

3. memastikan kompensasi dan santunan yang memadai bagi korban dan penyintas

Selain kepada pemerintah,hakim IPT 1965 juga mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti laporan penyelidikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 dan Komnas HAM。

“Hakim IPT juga meminta pemerintah agar dilakukan rehabilitasi untuk korban dan penyintas serta menghentikan pengejaran kepada para korban,”tutur Yacoob。 - Rappler.com

BACA JUGA: