濮歇效
2019-05-22 14:03:11
2016年7月14日下午1:37发布
2016年7月14日下午1:37更新

Sebuah foto yang menunjukkan pemandangan dari atas pulau buatan yang dibuat oleh Tiongkok di bagian barat perairan Palawan,Filipina dan tengah disengketakan。 Foto oleh Ritchie B. Tongo / EPA

Sebuah foto yang menunjukkan pemandangan dari atas pulau buatan yang dibuat oleh Tiongkok di bagian barat perairan Palawan,Filipina dan tengah disengketakan。 Foto oleh Ritchie B. Tongo / EPA

雅加达,印度尼西亚 - 中国tidak bisa dipaksa untuk menerima keputusan arbitrase internasional atas sengketa dengan Filipina walau Beijing telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut(UNCLOS),kata pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana。

“Berbeda dengan pengadilan nasional yang putusannya dapat dipaksakan oleh pengadilan,dalam konteks hukum internasional hal ini tidak dapat dilakukan,”kata Hikmahanto kepada Rappler pada Rabu,13 Juli。

Namun demikian,kata Hikmahanto,putusan majelis arbitrase masih relevan untuk menekan China agar mengikuti norma dalam UNCLOS di Laut China Selatan。

Pengadilan Arbitrase(PCA)di Den Haag,Belanda memutuskan pada Selasa,12 Juli,lalu bahwa China tidak mempunyai bukti historis untuk mengklaim hak eksplorasi kekayaan alam di dalam nine dash line - garis putus-putus mulai dari Pulau Hainan di bagian selatan China dan membentuk kurva sejauh 1.611公里ke arah Indonesia。

Garis putus-putus tersebut mencakup 2 juta KM2 wilayah Laut China Selatan,termasuk wilayah yang diklaim oleh Taiwan,Vietnam,Filipina,Malaysia,Brunei,dan bahkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna。

Filipina mengadukan China ke PCA pada 2012 setelah usaha bilateral untuk menyelesaikan klaim tumpang-tindih di Scarborough Shoal di lepas pantai Filipina tidak membuahkan hasil。

Sesaat setelah PCA membacakan keputusannya,China mengeluarkan pernyataan bahwa Beijing menolak putusan lembaga yang didukung PBB tersebut。 Bahkan pada Rabu,13 Juli,北京mengatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membangun zona pertahanan udara di daerah sengketa di Laut China Selatan。

Secara teknis,putusan pengadilan arbitrase tidak bisa dibanding dan mengikat secara hukum,tetapi PBB tidak mempunyai mekanisme untuk menjalankan keputusan tersebut。

Namun demikian,hasil arbitrase tersebut bisa mendorong negara lain untuk mengadukan China ke pengadilan internasional,sebuah langkah yang bisa meningkatkan tekanan kepada China untuk mengurangi kehadirannya di Laut China Selatan。 Putusan ini juga melemahkan posisi Beijing dalam bernegosiasi dengan negara lain yang mempunyai klaim wilayah tumpang-tindih dengan China。

Menurut Hikmahanto,ancaman China untuk meningkatkan kehadiran militer di Laut China Selatan merupakan bagian dari dinamika pasca putusan arbitrase。 “Bisa saja China mengundurkan diri dari UNCLOS dan mengirim para nelayannya ke Laut China Selatan,”kata Hikmahanto。

Hikmahanto meminta Pemerintah Indonesia untuk mendorong negara-negara yang memiliki kepentingan untuk melakukan dialog dengan China berdasarkan putusan majelis arbitrase supaya China“tidak merasa dipojokkan oleh negara-negara dengan adanya putusan arbitrase”。

Sementara itu,peneliti Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Dewi Fortuna Anwar mengatakan putusan arbitrase tidak serta-merta menyelesaikan sengketa kedaulatan seperti klaim wilayah yang tumpang-tindih di Kepulauan Spratly di lepas pantai Filipina dan Malaysia dan Scarborough Shoal di lepas pantai Filipina。

“Putusan arbitrase membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa dengan kerangka hukum yang diakui dunia,yaitu UNCLOS。 Negara-negara yang bersengketa seharusnya kembali ke meja negosiasi dengan hukum yang jelas,bukan'hukum adat'ala China,“kata Dewi。

Kepulauan Spratly diklaim seluruhnya atau sebagian oleh China,Filipina,Vietnam,dan Malaysia; sementara斯卡伯勒浅滩diperebutkan antara中国dan菲律宾。

“Dengan keputusan arbitrase ini,sebaiknya Filipina dan China kembali ke meja perundingan。 Demikian juga dengan negara lain seperti台湾,越南,马来西亚,文莱,丹印度尼西亚。“

Dewi mengatakan China tidak akan mencederai citranya sebagai warga internasional yang taat hukum,makmur,dan suka damai。

“中国mempunyai kepentingan untuk memastikan Laut中国Selatan tetap aman karena kesejahteraan masyarakatnya juga tergantung pada kemakmuran negara-negara di sekitar Laut China Selatan,”kata Dewi。

Hikmahanto mengatakan dunia harus dapat mengelola dinamika pasca putusan arbitrase di Laut China Selatan。

“Perdamaian kawasan harus dapat dijaga。 Dunia dan China tidak mungkin mengorbankan perdamaian yang telah terbangun sejak lama,“kata Hikmahanto。

Laut China Selatan dilalui kapal kargo yang mengangkut barang senilai $ 5 triliun setiap tahun dan diyakini menyimpan 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kubik gas alam。

“Yang diperlukan sekarang adalah mendorong negara-negara di dunia untuk menghormati konvensi internasional,termasuk UNCLOS yang telah diratifikasi oleh China,Filipina,dan negara-negara di sekitar Laut China Selatan,”ujar Dewi。

UNCLOS menetapkan batas laut sebuah negara hanya sampai 12公里dari pantai dan zona ekonomi eksklusif sampai 370公里。

Dampak bagi印度尼西亚

Walau tidak mempunyai klaim teritori yang tumpang-tindih di Laut China Selatan,Indonesia mendapat keuntungan dari putusan arbitrase pada 12 Juli lalu。

Bagi Indonesia,menurut Hikmahanto,keputusan arbitrase menegaskan kapal-kapal China melakukan 非法捕鱼 bila mencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesi di Kepulauan Natuna。

“Sekarang,pemerintah mempunyai dasar untuk memfasilitasi dan memberi insentif kepada ribuan nelayan asal Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah yang diklaim sebagai 传统渔场中国,”kata Hikmahanto。

Klaim 传统渔场 didasarkan pada sembilan garis putus杨dibuat secara sepihak oleh中国。

Sejak 19 Maret lalu,kapal patroli Indonesia telah menangkap tiga kapal nelayan China di perairan Natuna。 - Rappler.com

BACA JUGA: