亢堵
2019-05-22 07:18:08
2016年6月28日下午1:33发布
2016年6月28日下午1:42更新

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro(tengah)didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi(kanan)dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv(kiri)memberikan keterangan pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak,Jakarta,Rabu(6/4)。 Foto oleh Antara / Reno Esnir

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro(tengah)didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi(kanan)dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv(kiri)memberikan keterangan pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak,Jakarta,Rabu(6/4)。 Foto oleh Antara / Reno Esnir

印度尼西亚雅加达 - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak atau Tax Amnesty disahkan oleh Dewan Perwakila Rakyat(DPR)dalam r apat pleno yang dihadiri oleh 298 dari 560 anggota di Jakarta pada Selasa,28 Juni。

Dengan disahkannya rancangan undang-undang tersebut,pajak terutang sampai 31 Desember 2015, sanksi administrasi,dan sanksi pidana perpajakan bisa dihapus bila wajib pajak membayar uang tebusan。

Besarnya uang tebusan bervariasi,tergantung di mana letak obyek pajak berada dan seberapa cepat wajib pajak mengajukan surat permohonan pengampunan pajak。

Untuk harta yang berada di dalam negeri atau harta yang berada di luar negeri dan akan dialihkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diinvestasi paling kurang selama 3 tahun sejak dialihkan,wajib pajak membayar tebusan sebesar 2 persen bila mengajukan permohonan pengampunan dalam tiga bulan pertama sejak rancangan ini disahkan,3 persen bila mengajukan permohonan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016,dan 5 persen bila mengajukan permohonan dari 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017。

Sementara untuk harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia,wajib pajak membayar uang tebusan sebesar 4 persen bila dilaporkan sampai akhir bulan ketiga sejak rancangan ini disahkan,6 persen bila dilaporkan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016,dan 10 persen bila dilaporkan dari 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017。

Sementara untuk Usaha Kecil Menengah(UKM),rancangan tersebut menetapkan uang tebusan sebesar 0,5 persen untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai Rp 10 miliar dan 2 persen untuk wajib pajak dengan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar untuk masa pelaporan sampai 31 Maret 2017年。

Pemerintah berharap program penghapusan pajak akan memberi pemasukan tambahan sebesar Rp 165 trilliun。

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro undang-undang tersebut akan meningkatkan likuiditas,antara lain,karena masuknya uang orang-orang Indonesia dari luar negeri。 - Rappler.com

BACA JUGA: