单诌
2019-05-22 06:39:13
2016年6月15日上午11点发布
更新时间2016年6月16日上午12:53

SELAMATKAN KPK。 Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri,Jumat,2015 Januari 2015. Foto oleh Gatta Dewabrata / Rappler

SELAMATKAN KPK。 Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri,Jumat,2015 Januari 2015. Foto oleh Gatta Dewabrata / Rappler

雅加达,印度尼西亚(更新) - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)belum menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dalam kasus pembelian tanah milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 2014,kata Ketua KPK Agus Raharjo di Jakarta pada Selasa,15 Juni。

“Kami masih akan memeriksa beberapa informasi,salah satunya dari BPK(Badan Pemeriksa Keuangan),”kata Agus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR yang dipimpin wakil ketua komisi Benny Harman Kabur dari Partai Demokrat。

KPK telah memanggil 33 saksi untuk dilakukan permintaan keterangan dalam kasus yang menurut BPK merugikan keuangan daerah hingga Rp 191,3 miliar。

Menurut Agus,sampai saat ini penyelidik KPK belum menemukan bukti pelanggaran hukum dalam kasus tersebut。

“Penyelidik kami telah memberikan rekomendasi ke pimpinan KPK untuk menghentikan kasus tersebut,”kata Agus,sambil mengatakan pimpinan KPK belum mengambil keputusan。

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)Laporan Keuangan DKI雅加达2014,BPK mengatakan pembelian tanah seluas 3,64 hektar di Jakarta Barat itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp 191,3 miliar。

Menurut Agus,banyak dugaan korupsi dan tuduhan kesalahan prosedur oleh Gubernur Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama gugur dengan adanya Peraturan Presiden No. 40,2014。

Perpres yang ditandatangani oleh(mantan)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan bahwa“dalam efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak“。

Dalam rapat dengar pendapat pada Selasa,14 Juni,anggota DPR mempertanyakan keputusan KPK untuk tidak menggunakan temuan BPK,termasuk laporan investigasi yang diminta KPK,untuk menentukan tersangka dalam kasus tersebut。

Dalam LHP 2014, BPK mengatakan tanah yang sama dijual ke PT Ciputra Karya Utama pada 2013 seharga Rp 564,3 miliar。 sementara Pemda DKI Jakarta membelinya dengan harga Rp 755,6 miliar pada 2014。

Pada 2016年4月12日,KPK meminta keterangan Gubernur Basuki'Ahok'Tjahaja Purnama。 Setelah diperiksa,Ahok menuduh BPK menyembunyikan数据kebenaran,termasuk Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP)yang sudah mencapai Rp 20,7 juta per meter persegi pada 2014。

Pada Selasa,14 Juni,Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan KPK telah mengundang sejumlah ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus pembelian lahan RS Sumber Waras,di antaranya dari Universitas Gadjah Mada(UGM),Universitas Indonesia(UI),dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia(MAPI) )。

“Dari pendapat ahli tidak seperti itu(审计BPK).MAPI ada selisih,tapi tidak sebesar itu.Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP(nilai jual obyek pajak)itu harga bagus,”kata Agus。 - Rappler.com

BACA JUGA: