单诌
2019-05-22 03:29:03
2016年6月13日下午6:53发布
2016年6月13日下午6:53更新

Ilustrasi oleh Adinda Putri / Rappler.com

Ilustrasi oleh Adinda Putri / Rappler.com

MALANG,印度尼西亚 - Setelah melakukan penyelidikan selama satu tahun lebih, Polres Malang Kota menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pengadaan modul kurikulum Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2013 pada Senin,13 Juni。

Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Tatang Prajitno mengatakan kelima tersangka tersebut terdiri dari 4 pegawai Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan(PPPTK)dan satu dari CV rekanan sebagai penyedia barang dan jasa

“Empat tersangka sudah diperiksan tinggal satu tersangka lagi jadwalnya akan diperiksa hari ini,”kata AKP Tatang pada Senin,13 Juni。

Para tersangka berinisial S sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,S sebagai Panitia Pengadaan,IKB sebagai Tim Teknis,A sebagai Panitia Penerima atau Pemeriksa Pekerjaan,dan MH penyedia Barang dan Jasa dari CV rekanan。 Mereka tidak ditahan dengan pertimbangan kooperatif dan tidak akan melarikan diri。

Polres Malag Kota menyelidiki kasus dugaan korupsi ini sejak 2015年4月27日dan telah memeriksa 25 saksi。

Lima tersangka diduga melakukan korupsi dengan sejumlah indikasi melanggar Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa No. 54,2010 dan Undang-Undang No. 20,2001

Sejumlah indikasi pelangggaran di antaranya petugas pembuat komitmen tidak mengendalikan kontrak pelaksanaan lelang,pemilihan penyedia barang dan jasa tak diumumkan resmi lewat LPSE,panitia tidak mengecek pekerjaan dalam kontrak。 dan kontrak lumsum juga melarang pengurangan atau penambahan pekerjaan。

Aparat kepolisian menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp 312 juta dari total nilai kontrak modul kurikulum yang berupa buku sebesar Rp 1,053 miliar。

“Itu berdasarkan审计BPKP Surabaya,kerugian untuk pengadaan 21 ribu eksemplar modul,faktanya hanya ada 16 ribu modul,”katanya。

Besaran kerugian itu berbeda dengan data yang dimilliki oleh Malang Corruption Watch,lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian pada 2014年9月.Menurut MCW,kerugian negara mencapai Rp 786 juta dengan modus realisasi proyek yang jauh lebih kecil dari anggaran。

Sejumlah barang bukti saat itu diserahkan MCW ke kepolisian,di antaranya surat perintah pengerjaan,contoh buku dan surat penawaran dari CV sebagai pelaksana untuk mencetak modul kurikulum 2013 bagi guru Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan。

Pengadaan buku sebanyak 82 jenis tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013。

Hasil penyelidikan MCW saat itu menjunjukkan penggelembungan anggaran sampai 400 persen。 Contohnya pengadaan buku setebal 160 halaman oleh PPPTK seharga Rp 60 ribu。 Namun,penelusuran dari harga penawaran CV rekanan seharga Rp 10.500 per buku。 Sehingga ada selisih Rp 49.500 setiap bukunya。

Dalam surat perintah yang dikeluarkan PPPTK,jumlah anggaran pengadaan buku sebesar Rp 983 juta。 Jika dirata-rata dalam pengadaan buku ternyata harga buku hanya 20 persen dari anggaran pengadaan maka negara dirugikan hingga Rp 786 juta。 Spesifikasi buku disebutnya berbeda dari modul kurikulum 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan。

“Buku aslinya lebih besar dan berwarna .Pengadaan PPPTK kecil dan hanya satu warna,”kata Zainuddin,Koordinator Badan Pekerja MCW。 - Rappler.com